BENTUK PEMERINTAHAN

Bentuk Pemerintahan Klasik

   1.      Menurut Plato (249-347 SM)

Bentuk pemerintahan menurut Plato sesuai dengan sifat-sifat manusia.

1)      Aristrokrasi : bentuk pemerintahan dipegang oleh kaum cendikiawan, dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan.

2)      Timokrasi : bentuk pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyuran dan kehormatan.

3)      Oligarki : bentuk pemerintahan dipegang oleh golongan hartawan.

4)      Demokraso : bentuk pemerintahan dipegang oleh rakyat jelata.

5)      Tirani : bentuk pemerintahan dipegang oleh seorang tirani ( sewenang-wenang) sehingga jauh dari cita-cita keadilan.

   2.      Menurut Aristoteles (382-322 SM)

Bentuk pemerintahan dibedakan berdasarkan 2 kriteria pokok,yaitu jumlah orang memegang pucuk pemerintahan dan kualitas pemerintahannya.

1)      Monarki : dibentuk oleh satu orang demi kepentingan umum.

2)      Tirani : dibentuk oleh satu orang demi kepentingan pribadi.

3)      Aristokrasi : dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan kelompoknya.

4)      Politea : dianggap oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum.

5)      Demokrasi : dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebgian orang.

   3.      Menurut Polybios (204-122 M)

Dikenal dengan Teori Siklus, yaitu dengan mengganti bentuk pemerintahan ideal politea dan demorkrasi.

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang pada mulanya mendirikan kekuasaan atas nama rakyat dengan baik dan dapat dipercaya. Namun pada perkembangannya, para penguasa dalam hal ini adalah raja tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, bahkan cenderung sewenang – wenang dan menindas rakyat. Bentuk pemerintahan monarki bergeser menjadi tirani. 

Dalam situasi pemerintahan tirani yang sewenang – wenang, mumcullah kaum bangsawan yang bersekongkol untuk melawan. Mereka bersatu untuk mengadakan pemberontakan sehingga kekuasaan beralih kepada mereka. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh beberapa orang dan memperhatikan kepentingan umum. Pemerintahan pun berubah dari tirani menjadi aristokrasi. 

Aristokrasi yang semula baik dan memperhatikan kepentingan umum, pada perkembangan tidak lagi menjalankan keadilan dan hanya mementingkan diri sendiri. Keadaan itu mengakibatkan pemerintahan Aristokrasi bergeser ke Oligarki. 

Dalam pemerintahan Oligarki yang tidak memiliki keadilan rakyat mengambil alih kekuasaan untuk memperbaiki nasib lewat pemberontakan. Rakyat menjalankan kekuasaan negara demi kepentingan rakyat. Akibatnya, pemerintahan bergeser menjadi demokrasi. Namun, pemerintahan demokrasi yang awalnya baik lama kelamaan banyak diwarnai kekacauan, kebobrokan, dan korupsi sehingga hukum sulit ditegakkan. Akibatnya pemerintahan berubah menjadi okhlokrasi. Dari pemerintahan okhlokrasi ini kemudian muncul seorang yang kuat dan berani yang dengan kekerasan dapat memegang pemeritahan. Dengan demikian, pemerintahan dipengang oleh satu tangan lagi dalam bentuk monarki. 

Perjalanan siklus pemerintahan diatas memperlihatkan kepada kita adanya hubungan kausal (sebab – sebab) antara bentuk pemerintahan yang satu dengan yang lain. Itulah sebabnya polybios beranggapan bahwa lahirnya pemerintahan yang satu dengan yang lain merupakan akibat dari pemerintahan yang sebelumnya telah ada.

Bentuk Pemerintahan Modern

   1.      Monarki

Monarki berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki.

Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarki biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara.

   2.      Republik

Sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden.

Jenis-jenis bentuk pemerintahan monarki dan republik

Jenis	Monarki	Republik
Absolut	Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasan dan kewenangannya tidak terbatas. Contoh negara monarki absolut yaitu, Arab Saudi, Brunei, Swaziland, dan Vatikan.	Republik absolut adalah bentuk pemerintahan dimana presiden memiliki kekuasan tidak terbatas, disebut juga Diktator.  Mudah timbul tindakan sewenang-wenang.
Konstitusional	Monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja sebagai kepala negara. Saat ini, monarki konstitusional disatukan dengan demokrasi parlementer, yaitu kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat tetapi raja mempunyai peranan tradisional di dalam sebuah negara. Contoh negara monarki konstitusional yaitu di Malaysia.	Presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan seorang presiden dibatasi oleh konstitusi.
parlementer	Monarki parlementer adalah kekuasaan parlemen yang besar. Kekuasaan tidak lagi dipegang oleh raja, melainkan seorang perdana menteri. Dua asas monarki parlemen yaitu, pertama, yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah ialah menteri ; dan kedua, jika sebagian perwakilan rakyat tidak setuju akan kebijakan tersebut, seorang menteri harus rela meletakkan jabatannya. Misalnya, Inggris.	Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dilaksanakan oleh perdana menteri.

PROSES TERBENTUKNYA SUATU NEGARA

   1.    Secara teori

1)     Teori kontrak sosial

Teori kontrak sosial beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat. Teori ini dapat dilihat melalui pemikiran Thomas Hobbes, John Locke, dan JJ Rousseau.

2)     Teori ketuhanan

Dikenal dengan dokrit teokratis yang bersifat universal.

3)     Teori kekuatan

Teori kekuatan dapat diartikan bahwa negara pertama kali dibentuk atas hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.

4)     Teori organis

Negara dianggap atau disamakan dengan makhluk hidup individu yang merupakan komponen-komponen negara dianggap sel-sel dari makhluk hidup itu.

5)     Teori historis

Teori yang menyatakan bahawa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat.

6)     Teori kedaulatan

Kedaulatan dapat didefinisikan sebagai kekuasan tertinggi dalam suatu negara.

   2.    Secara faktual

1)     Occupatie (pendudukan)

Terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku atau kelompok tertentu. Contohnya Liberia.

2)     Fusi (peleburan)

Terjadi ketika negara-negara kecil mendiami suatu wilayah, mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi negara baru atau dapat dikatakan suatu penggabungan dua atau lebih Negara menjadi Negara baru. Misalnya Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi Negara Jerman.

3)     Cessie (penyerahan)

Terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Penyerahan ini juga dapat diikatakan pemberian kemerdekakaan kepada suatu koloni oleh Negara lain yang umumnya adalah bekas jajahannya. Contohnya Kongo dimerdekakan oleh Francis.

4)     Acessie (penarikan)

Awalnya suatu wilayah terbentuk akibat naiknya lumpur sungai/ timbul dari dasar laut (delta). Wilayah tersebut kemudian dihuni oleh sekelompok orang sehingga akhirnya membentuk negara. Contohnya Mesir yang terbentuk dari delta Sungai Nil.

5)     Anexatie (pencaplokan/ penguasaan)

Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contohnya penguasaan Israel terhadap Palestina.

6)     Proklamasi

Terjadi ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan (perlawanan) sehingga berhasil merebut kembali wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan. Contohnya Indonesia merdeka dari Jepang dan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945.

7)     Innovation (pembentukan baru)

Suatu negara baru muncul di atas suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap. Contohnya Columbia lenyap, kemudian menjadi Venezuela dan Columbia yang baru.

8)     Separatis (pemisahan)

Suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya kemudian menyatakan kemerdekaan. Contohnya Belgia memisahkan diri dari Belanda pada tahun 1939 dan menyatakan kemerdekaan.

   3.    Secara primer

Terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Ada 4 fase terjadinya negara yakni sebagai berikut.

a.     Fase genoot schaft

Perkelompokan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama dan disandarkan pada persamaan.

b.    Fase rijk

Pada fase ini kelompok orang-orang yang menggabungkan diri tadi telah sadar akan hak milik atas tanah hingga muncullah tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah. Sehingga timbul sistem feodalisme.

c.     Fase staat

Pada fase ini masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara dan mereka telah sadar bahwa mereka berada pada satu kelompok. Jadi yang penting pada masa ini adalah bahwa ketiga unsur dari negara yaitu bangsa, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat telah terpenuhi.

d.    Fase democratische natie (negara demokrasi)

Fase ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari fase staat, dimana democratische natie ini terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan ditangan rakyat.

   4.    Secara sekunder

Teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Fase terjadinya Negara yakni.

a.     Occupatie (pendudukan)

Terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku atau kelompok tertentu. Contohnya Liberia.

b.    Fusi (peleburan)

Terjadi ketika negara-negara kecil mendiami suatu wilayah, mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi negara baru atau dapat dikatakan suatu penggabungan dua atau lebih Negara menjadi Negara baru. Misalnya Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi Negara Jerman.

c.     Cessie (penyerahan)

Terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Penyerahan ini juga dapat diikatakan pemberian kemerdekakaan kepada suatu koloni oleh Negara lain yang umumnya adalah bekas jajahannya. Contohnya Kongo dimerdekakan oleh Francis.

d.    Acessie (penarikan)

Awalnya suatu wilayah terbentuk akibat naiknya lumpur sungai/ timbul dari dasar laut (delta). Wilayah tersebut kemudian dihuni oleh sekelompok orang sehingga akhirnya membentuk negara. Contohnya Mesir yang terbentuk dari delta Sungai Nil.

e.     Anexatie (pencaplokan/ penguasaan)

Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contohnya penguasaan Israel terhadap Palestina.

f.     Proklamasi

Terjadi ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan (perlawanan) sehingga berhasil merebut kembali wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan. Contohnya Indonesia merdeka dari Jepang dan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945.

g.    Innovation (pembentukan baru)

Suatu negara baru muncul di atas suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap. Contohnya Columbia lenyap, kemudian menjadi Venezuela dan Columbia yang baru.

h.     Separatis (pemisahan)

Suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya kemudian menyatakan kemerdekaan. Contohnya Belgia memisahkan diri dari Belanda pada tahun 1939 dan menyatakan kemerdekaan.

i.      Pendudukan Atas Wilayah yang Belum Ada Pemerintahan Sebelumnya.

Pendudukan terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan. Misalnya Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku Aborigin. Daerah Australia selanjutnya dibuat koloni-koloni di mana penduduknya didatangkan dari daratan Eropa. Australia dimerdekakan tahun 1901.

Sebelum proses terbentuknya suatu negara, penting diketahui bahwa ada serangkaian syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah negara agar layak disebut sebagai negara. Syarat inilah yang selanjutnya dinamakan sebagai unsur negara. Unsur terbentuknya suatu negara terdiri dari dua bagian, yaitu unsur pokok (konstitutif) dan unsur deklaratif.

   A.   Unsur konstitutif

1.    Rakyat

Rakyat adalah semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan di negara tersebut. Rakyat sendiri dikategorikan menjadi:

1.     Penduduk adalah orang-orang yang berdomisili atau menetap dalam suatu negara.

2.     Bukan penduduk adalah orang yang sementara waktu berada dalam suatu negara.

3.     Warga negara adalah orang-orang yang berdasarkan hukum menjadi anggota suatu  negara.

4.     Bukan warga negara adalah orang-orang yang tinggal dalam suatu negara, tetapi tidak menjadi anggota dari negara tersebut.

2.    Wilayah

1.     Daratan : Daratan adalah tempat bermukimnya warga atau penduduk suatu Negara. Wilayah daratan suatu Negara, mempunyai batas-batas tertentu yang diatur oleh hukum Negara dan perjanjian dengan Negara tetangga.

2.     Lautan : Lautan adalah wilayah suatu Negara yang terdiri dari laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landasan benua (kontinen). Laut teritorial suatu Negara adalah batas sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pantai.  Zona tambahan yaitu 12 mil dari garis luar lautan teritorial atau sekitar 24 mil dari garis pantai suatu Negara. ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif yaitu wilayah lautan sepanjang 200 mil laut diukur dari garis pantai. Sedangkan, landasan benua adalah wilayah lautan yang terletak di luar teritorial, berjarak sekitar 200 mil laut diukur dari garis pantai yang meliputi dasar laut dan daerah dibawahnya.

3.     Udara : udara adalah seluruh ruang yang berada di atas batas wilayah suatu Negara, baik daratan maupun lautan. 

4.     Ekstrateritorial : Wilayah ekstrateritorial suatu Negara adalah tempat di mana menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu Negara meskipun letaknya berada di Negara lain. Misalnya, kantor kedutaan besar Indonesia di luar negeri disebut sebagai wilayah ekstrateritorial Indonesia.

3.    Pemerintahan

Pemerintahan terbagi atas tiga organ, yaitu :

1)     Badan pembuatan undang-undang (BPUU). Dimana organ ini mengatur hukum- hukum untuk Negara dan rakyatnya yang ditetapkan secara musyarawarah.

2)     Pelaksana. Orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan atau tombak negara alias para Pejabat kita.

3)     Pengadilan. Ini bukan suatu badan yang asing bagi kita, tugas mereka menyeret orang- orang yang bermasalah, tapi anehnya mereka juga nimbrung bersama penjahat.

4.    Kedaulatan

Dalam kepustakaan hukum internasional, suatu negara yang berdaulat biasanya ditandai dengan kemampuan untuk mengurus kepentingan dalam negeri dan luar negerinya sendiri dengan tidak bergantung kepada negara lain.

   B.   Unsur Deklaratif Negara

a.    Pengakuan secara de facto

Pengakuan de facto adalah pengakuan tentang kenyataan (fakta) adanya suatu Negara.

b.    Pengakuan secara de jure

Pengakuan secara de jure adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya.